Launching Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologis (TAPE) Sulawesi Tengah
Palu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Yayasan Sikola Mombine, dan The Asia Foundation resmi meluncurkan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologis (TAPE) sekaligus menggelar Seminar Pendanaan Ekologis bertema “Inovasi, Kolaborasi, dan Kebijakan untuk Pembangunan Berkelanjutan”, bertempat di Sriti Convention Hall.
Kegiatan ini diresmikan oleh Kepala Bappeda Sulteng, Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo, MT., mewakili Gubernur Sulteng dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, Bupati/Wali Kota se-Sulteng, pimpinan Bappeda dan DLH kab/kota, akademisi, dan Lembaga swadaya masyarakat.
Dalam sambutan Gubernur Sulteng, ditegaskan bahwa peluncuran TAPE bukan sekadar inovasi teknis, melainkan instrumen insentif yang menghubungkan fiskal daerah dengan perlindungan ekosistem. Tahun 2025, total alokasi insentif ditetapkan sebesar Rp1,5 M.
Kebijakan TAPE ini memberikan insentif keuangan kepada 13 kabupaten/kota di Sulteng berdasarkan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan 2 Kab dengan capaian IKLH tertinggi diberikan insentif tambahan yaitu Kab. Buol dan Tojo Una-una. Selain itu, Pemprov juga memberikan penghargaan kab/kota pelaksana EFT (Ecological Fiscal Transfer) kepada Sigi, Donggala, Tolitoli, dan Kota Palu.
Direktur Eksekutif Yayasan Sikola Mombine, Nur Safitri Lasibani, dalam sambutannya menyampaikan TAPE bukan sekadar membagi anggaran berdasarkan urusan administratif, tetapi membangun insentif berbasis kinerja ekologis.
Acara peluncuran dirangkaikan dengan seminar dan talk show yang menghadirkan sejumlah narasumber nasional, diantaranya:
• Kepala Bappeda Sulteng
• Prof. Ahlis Djirimu, SE., DEA., Ph.D. (Akademisi)
• Dr. Joko Tri Haryanto, S.E., M.S.E. (Direktur BPDLH)
• Dithya Galuh, S.Pd (YSM)
• Perwakilan KKI WARSI, GIZ-AGRI CRF, dan KMP Sigi
Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulteng bersama mitra pembangunan berkomitmen memperkuat kebijakan fiskal ekologis, memperluas jejaring pendanaan hijau, serta mendorong forum multipihak untuk pendanaan hijau dan biru di tingkat provinsi.
Sumber: PPID DLH Sulteng