Palu, Aliansi Masyarakat Desa Loli Oge menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah sebagai bentuk penolakan terhadap aktivitas tambang batuan mineral baru di wilayah Desa Loli Oge. Aksi tersebut juga menyoroti dugaan mafia tanah, persoalan penjualan lahan tanpa sepengetahuan pemilik, serta tuntutan transparansi dana bagi hasil dan CSR.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk pendataan pemilik lahan untuk penerbitan SKPT, evaluasi kinerja aparat desa dan BPD, serta klarifikasi pembangunan pondasi oleh PT Wadi Al Aini Membangun yang dinilai berdampak pada warga.

Aksi diterima oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Kepala Dinas ESDM Provinsi, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, serta perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Para pejabat yang hadir menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sesuai kewenangan masing-masing dan membuka ruang dialog lanjutan. Usai salat Dzuhur, perwakilan pengunjuk rasa dan Bapak Gubernur Sulteng bersama jajaran pimpinan melakukan dialog dan duduk bersama di Masjid Al Mujahiddin, Kantor Gubernur, guna membahas tindak lanjut atas tuntutan masyarakat.

Aliansi Masyarakat Desa Loli Oge menegaskan akan terus mengawal proses penyelesaian secara damai dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sumber: PPID DLH Sulteng